Di tengah meningkatnya minat investasi, termasuk dari Penanaman Modal Asing (PMA), kebutuhan akan lahan untuk pembangunan komersial pun melonjak. Namun, seringkali lahan yang digunakan justru berasal dari zona hijau atau lahan pertanian produktif. Hal ini menimbulkan dilema besar antara mendukung pertumbuhan ekonomi dan menjaga kelestarian lingkungan serta ketahanan pangan.  Mengapa Lahan Hijau Dialihkan? Alasan paling umum adalah: Ketersediaan lahan terbatas di zona komersial Nilai jual tinggi untuk investor Lokasi strategis, dekat pusat kota atau akses logistik ⚖️ Apa Aturannya? Di banyak daerah, termasuk di Kabupaten Sumbawa Barat, Perda RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) menetapkan lahan hijau tidak boleh dialihfungsikan secara bebas. Jika pun diperbolehkan, harus memenuhi syarat: • Tidak lebih dari 20% dari total lahan hijau • Ada analisis dampak lingkungan (Amdal) • Harus mendapat izin dari pemerintah daerah • Disertai lahan pengganti dan kompensasi  Bagaimana dengan PMA? Investor asing diwajibkan mengikuti ketentuan tata ruang yang berlaku. Dalam praktiknya: Pemerintah bisa memberikan insentif lokasi selama tidak melanggar zona hijau abadi Untuk proyek strategis, bisa dilakukan revisi zonasi, namun melalui proses panjang dan ketat  Risiko Jika Disalahgunakan: Hilangnya fungsi ekologi dan resapan air Potensi bencana seperti banjir atau longsor meningkat Konflik agraria dengan warga Penurunan ketahanan pangan lokal ✅ Solusi Ideal: Fokus pada pemanfaatan lahan non-produktif untuk investasi Pengembangan zona ekonomi khusus (KEK) yang terencana Mendorong PMA masuk ke sektor ramah lingkungan dan agroindustri berkelanjutan  Penutup: Peralihan lahan hijau memang bisa membuka jalan bagi investasi dan pembangunan, tapi jika dilakukan tanpa kontrol, akan menimbulkan dampak jangka panjang bagi lingkungan dan masyarakat lokal. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah dan investor untuk tetap mengutamakan prinsip keberlanjutan, bukan hanya keuntungan ekonomi sesaat.